Ada banyak problem mudarat dari FDS (Five Days School yg berimbas pada Full Day School), di samping memang ada beberapa manfaatnya.
Diakui, FDS punya beberapa manfaat dan dalam sejumlah kasus bisa diterapkan, khususnya bagi sebagian orang tua super sibuk, yang tampaknya merasa tak punya waktu untuk dampingi anaknya belajar dan bercengkrama di rumah. Mereka pergi pagi, sementara fajar belum juga menghilang, dan putra-putrinya belum sempat bangun dari ranjang. Mereka pulang dari kantornya, sementara putri-putrinya sudah terbaring di kamar tidur kesunyian. Putri-putri mereka sudah terbiasa, lima hari Senin-Jumat diantar-jemput oleh supir pribadi atau tukang ojek. Dua hari sisanya, Sabtu-Ahad, mereka bisa bercengkrama sekeluarga.
Kisah di atas real, nyata, bukan khayalan belaka. Saya pernah melihat kasus semacam ini sendiri, dan dapat cerita dari anak yang mengalami hal semacam itu. Ya, kasus semacam ini banyak terjadi di kota-kota besar dan di dalam masyarakat sosial tertentu, bukan kebanyakan kita. Sehingga, mereka2 yg alami hal ini, sibuk kerja, mereka sengaja mencari sekolah-sekolah swasta fullday, semisal SDIT, SMPIT, SMAIT, bahkan banyak yang kirim anak-anaknya ke Pesantren.
Ya, sekolah Full Day memang bukan barang baru dalam dunia pendidikan dan persekolahan di bumi ini. Pendidikan alamiah di keluarga sudah memulainya. Bahkan bisa 24 jam sehari semalam. Selanjutnya pendidikan pesantren atau Dayah. Bukan hanya 8-10 jam, anak sekolah, tapi selama 24 jam, para santri di pesantren dibimbing dan diasuh oleh para guru-ustaz dan Kyainya. Hanya sesekali dalam setahun, para santri pulang atau dikunjungi ortunya. Melatih kemandirian.
Bila FDS jadi PILIHAN ia baik saja,, Alternatif, bagi yang mau saja.
Namun, saat FDS jadi kebijakan dan harus dipaksakan secara merata? Sementara tidak semua masyarakat dan rakyat di negeri ini membutuhkan? Selain pihak pemerintah sendiri belum siap, dari berbagai hal, mulai dari infrastruktur, kurikulum maupun SDM, dan lain sebagainya?!
Terhadap #MadrasahDiniyah/TPQ
FDS ancam Madrasah dan TPQ gulung tikar, minimal banyak "santri" Madin/ TPQ akhirnya DO, karena sudah lelah atau jadwal ngajinya tiba ia masih di sekolah. Sementara, sekolah "umum" negeri di bawah Kemendiknas masih diragukan dalam pendidikan agama para siswanya di sekolahan. Lantas, para siswa dapat pendidikan agama dari mana?
Bukankah 1 kali sepekan 2 jam tak cukup?
Cukup, mungkin?!. Sementara di saat yang sama, materi yang di-UN-kan dapat jatah beberapa kali lipat. Dan, mampukah atau siapkah Sekolah2 Negeri itu ngajarin "ngaji" siswanya, layaknya di madrasah atau TPQ?
Terhadap #Masjid
Dzuhur, anak masih di sekolah. Ashar masih di sekolah. Maghrib, anak sudah lelah. Isya, waktunya ngerjain PR, tugas atau belajar persiapan sekolah.
Tak ada waktu bagi anak untuk sekedar singgah untuk berjamaah di masjid. Apalagi bisa turut takmir (semarakkan) masjid dg kegiatan remas (ikatan remaja masjid), atau kegiatan lainnya. Maka, masjid hanya terisi oleh anak TK, sebagian anak SD (usia balita-10th) dan para manula yg sudah pensiun (50th ke atas).
Di sinilah, bila DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dibentuk untuk meramaikan masjid, maka FDS telah jadikan Kemendiknas sbg Dewan Kesepian Masjid. Saat dua generasi dg gap jauh bertemu,, anak2 kecil dg celotehannya dan keriuhannya, bermain di masjid. Sementara manula harapkan ketenangan masa pensiun untuk beribadah.
Entah, bisa nyambungkah komunikasinya?
Bila mereka sudah makin udzur, siapa yg jadi penerusnya? Sementara remaja masih sibuk di sekolah dan pemuda di lokasi kerjanya.
Terhadap #SosialKemasyarakatan
Banyak anak jadi cuek terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Jangankan peduli soal problem sosial, kenal dg tetangga saja tidak. Ia pergi pagi, saat mentari belum juga terbit, dan pulang saat mentari hendak tenggelam dan senja mulai temaram.
Dengan penerapan FDS untuk saat ini, Indonesia dijamin makin suram, muram dan hitam, bukan cerah dan mencerahkan. Wallahu a'lam. Lantas, mengapa FDS tetap dipaksakan?!
#TolakFDS
#AyoMondok
#GoTPQ
#GoMadin
Salam
Masyhari
Alumni Pesantren Ma Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan
Cirebon, 19 Juli 2017_23:14
