Problem Sampah dan Rendahnya Kesadaran

Kemarin Senin siang (25/01/2016), terik mentari cukup menyengat, meski beberapa hari ini hujan sedang asyik turun temurun dari langit. Di tengah perjalanan dari rumah [tinggal] menuju tempat bertugas di jalan Cipto Kota Cirebon, hari itu saya melalui Desa Dawuan (Tengah Tani). Biasanya, saya melalui jalan dalam perkampungan, dengan rute: jembatan gantung atas sungai Kedung Pane-sebrangi jalan Sultan Ageng Tirtayaa – Irigasi - Tuk –Cidengjaya - belok Kanan - Jalan Cipto). Namun, karena jalannya berkelok-kelok, banyak ditemukan berlubang, dan cukup jauh, beberapa hari terakhir ini saya lebih memilih melalui jalan protokol, jalan utama Cirebon (Cirebon-Bandung).

Di bilangan jalan raya Kemlaka, tepatnya di jembatan atas sungai Kedung Pane, tampak oleh saya seorang pria berdiri di samping becaknya. Dengan agak terburu², pria ini membuang karung, kemudian kantong plastik kresek besar, yang [sepertinya] berisi sampah ke kali di bawah jembatan. Sementara beberapa karung dan kantong plastik yang juga berisi sampah memenuhi becaknya, juga akan dibuangnya di sungai itu.

Lalu lintas kendaraan di sekitar atas kali siang itu cukup padat. Hilir mudik manusia berkendaraan, mulai dari roda dua hingga roda empat melewati, dan mungkin juga saksikan kelakuan pria tersebut. Sayangnya, saat itu saya terburu² harus segera sampai tempat ngajar, hingga tak sempatkan turun, tegur orang itu. Hanya klakson motor yang sempat saya pencet beberapa kali, sebagai "sapaan". Kulihat sekilas, tak seorang pun dari pengguna jalan yang turun untuk menegurnya. Mungkin, mereka punya alasan yang sama, dikejar waktu, atau barangkali memang tak peduli, atau bisa jadi karena tak berani, atau karena merasa bukan wewenangnya (lantas, wewenang siapa?). 

Entah dari mana orang tersebut berasal. Bisa jadi, ia hanya 'petugas kebersihan' di sebuah pemukiman yang harus buang sampah, tapi tak tahu harus dibuang ke mana. Dikiranya KALI adalah alternatifnya. Bisa pula, itu adalah sampah dari rumah pribadinya. Tapi, soal asal-usulnya, itu sebenarnya tak terlalu penting. Yang terpenting, pria itu dan semacamnya sangat butuh edukasi. 

Sungai Kedung Pane merupakan sungai yang cukup besar dan panjang, terbentang dari arah selatan Kota Sumber Kab. Cirebon, melewati Kedawung (Desa Kedungdawa, Kedungjaya, Kemlaka, Pilang Setrayasa), hingga ke Kota Cirebon. Sungai yang cukup potensial tuk sebagai Kanal Banjir, menampung debit air hujan bila musim penghujan seperti ini. Selain sebagai sarana mandi, bernenang, hiburan dan berwisata bagi warga, bila airnya jernih dan bersih, aman dari polusi. Sayangnya, ia telah tercemar oleh limbah pabrik, limbah rumah tangga dan sampah. Bahkan, derasnya arus air kali sepanjang hujan turun, tak jua mampu menyeret bersihkan sampah yang sudah menggunung tinggi debitnya.

Masalah sampah masih menjadi PR besar bagi kita semua, Pemkot Cirebon, Pemkab Cirebon, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, pun menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Diakui atau tidak, masyarakat kita belum tertib dan sadar akan kebersihan dan keteraturan. Masih sangat egois, berpikir instan. “Ah, yang penting mah rumah saya bersih, tak peduli lingkungan”. “Yang terpenting lingkungan saya bersih, tak peduli tetangga desa”. Sehingga, yang terjadi adalah buang sampah tidak pada tempatnya. Langkah yang harus segera dilakukan, tiada lain kecuali edukasi terhadap warga masyarakat, tentang ketertiban dan kebersihan. Kerja ini bisa dilakukan oleh swasta, LSM atau pihakdinas/ pemerintah yang peduli.

Namun, nyatanya, sampah ternyata masih menjadi problem besar umat manusia di dunia modern dengan teknologi secanggih ini! Semestinya, problem sampah yang akut ini bisa mudah ditangani, bila mau. Kemajuan teknologi harusnya bisa bantu tuk ciptakan mesin pengelola sampah, khususnya komposisasi. Toh, kita punya IPB dan lembaga pendidikan lain yang telorkan tenaga profesional tuk pengelolaan dan pengolahan sampah, untuk daur ulang, kompos, dsb. Para ahli cerdik cendekia di bidang persampahan (bc: sarjana sampah) ini bisa melakukan semacam edukasi dan pembinaan terhadap warga. Sehingga tak warga tak perlu pusing harus dibuang kemana sampah rumah tangga tersebut.

Sedangkan untuk limbah dan sampah pabrik, pihal dinas dan pemerintah harus TEGAS dalam bertindakdan tidak mudah keluarkan ijin operasi, sebelum penuhi syarat kenyamanan lingkungan dengan melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AmDaL) yang cermat dan mendalam. Bila ada pabrik nakal, menyalahi aturan, pihak dinas atau yang berwenang harus tegas, segera menghentikan operasinya dengan mencabut ijin dan mensegelnya.

Bagaimana dengan para pekerjanya? Nganggur dong!

Pernah suatu ketika, saya terlibat obrolan ringan dengan S, salah seorang pejabat satu desa di Kecamatan Kedawung menyoal keberadaan pabrik Jeli di jalan Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut S, pabrik tersebut berdampak negatif bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Sungai Kedung Pane yang berada tepat di sebelah baratnya pun tercemar oleh limbahnya. Warna air sungai yang menghitam, tak lagi jernih dan beraroma busuk, sangat tak nyaman di hidung.

“Selain itu, beberapa tahun terakhir, sumber air di desa sekitar pabrik mengalami kekeringan. Sebelum pabrik itu berdiri, seingat saya belum pernah terjadi,” Ungkap S. “Bagaimana tidak? Di dalam pabrik tersebut terdapat lebih dari sepuluh titik sumur bor dengan mesin berekuatan tinggi. Hanya saja, bila ada pemeriksaan dari dinas terkait, sumber-sumber tersebut disembunyikan. Dan, tidak menutup kemungkinan, bila keberadaan sumber-sumber air tersebut ketahuan, mulut mereka pun disumpal duit, agar tidak berkoar.” Lanjut S, mengutip info dari istrinya.

“Bahkan, bila ada kunjungan dari dinas, sebagian buruh diliburkan. Entah kenapa? Pasti ada sesuatunya!” “Bagaimana tidak habis terkuras sumbernya? Lahwong, setiap harinya, 4-5 truk keluar mengangkut jelly. Semuanya dari air loh!” Tandasnya.

“Tapi, gimana ya? banyak dari warga desa sekitar yang bekerja menjadi buruh di pabrik tersebut. Bahkan, istri saya juga bekerja di sana. Lumayan untuk membantu menambah pendapatan”, Ungkap S penuh dilema. “Bila pabrik ditutup, tentu akan menambah jumlah pengangguran. Lumayan loh gaji pekanannya.”

Lagi, menurut S, banyak warga yang memilih kerja di pabrik, karena faktor jarak yang dekat. Selain itu, tentunya karena hanya modal otot, tak perlu mikir istribusi dan pemasaran, berbeda bila mereka membuka bisnis atau industri rumahan sendiri.

Diakui atau tidak, bekerja di pabrik bukanlah pekerjaan yang nikmat dan diinginkan oleh banyak orang. Bila ada yang lebih menjanjikan, mungkin mereka lebih memilihnya, dan meningalkan bekerja di pabrik, layaknya mesin. Kerja seharian dengan gaji tak mencukupi kebutuhan sebulan. Namun, apa boleh buat. Bagi banyak orang, ini adalah pilihan satu-satunya, sementara.

Lantas, solusinya?

Para cerdik cendekia, kaum sarjana dan LSM, semestinya mampu untuk ikut memikirkan hal ini, dengan melakukan semacam edukasi dan bimbingan. Bisa dengan membuat kursus atau pelatihan, selanjutnya membuka peluang bisnis rumahan, ekonomi kreatif, dan lain sejenisnya. Para pengusaha swasta, dinas terkait dan pemerintah daerah seharusnya juga aktif melakukan edukasi terhadap masyarakat grassroot. Sehingga mereka tidak lagi mengandalkan pabrik nakal sebagai tempat satu-satunya untuk bekerja. Tetapi, mereka jadikan rumah-rumah mereka sebagai “pabrik” yang memproduksi produk-produk kreatif yang bisa dijual dan dipasarkan. Pemerintah dan dinas terkait pun turut mendukung, mempromosikan dan memasarkan produk-produk tersebut. Sehingga, jasa atau barang hasil produksi mereka tidak hanya bisa menutupi kebutuhan dapurnya, namun bisa pula diekspor, dan meningkatkan marwah dan income daerah.

Itu bila pemerintah dan dinas terkait mau bergerak, taat pada sumpah jabatannya dan bisa jadi teladan bagi rakyatnya, pun juga tidak bisa jadi jaminan, masyarakat akan tertib. Apalagi bila melihat kondisi para pejabat/ birokrat yang masih setengah hati, mudah disuap dan suka nyari tambahan gaji dari pungli, mungkin nunggu seribu tahun lagi, kalau kiamat tak mendahului. Namun, dengan niat tulus dan kemauan tinggi tuk reformasi birokrasi, niscaya semua kan bisa terjadi. Sebab, tak ada yang tak mungkin di dunia ini.

Wallahu a'lam

Cirebon, 26-28/01/2016

Cirebon Kota Terbuka

MengaisEmbun.blogspot.com - Cirebon bisa dibilang [amat] terbuka dengan "pendatang" atau urban. Bahkan, ia dikenal dengan kota transit, yang kalau boleh aku artikan, di Cirebon, kota persinggahan, dimana banyak manusia dari berbagai daerah dan beraneka macam suku bangsa dan agama singgah dan bahkan tak jarang yang menetap.

Rasanya, cukup sulit (bagiku khususnya) mengklasifikasikan termasuk suku mana penduduk aseli daerah ini, Sunda bukan, Jawa tidak semua. Suku Cirebon kah? Ya, memang lebih dekat dengan Jawa secara tradisi. Namun, hingga saat ini, Cirebon berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan bertautan cukup erat dengan Prabu Siliwangi (Pasundan). Hanya, secara bahasa lebih dekat dengan rasa Jawa, khususnya dalam kromo inggilnya. Dari sini, bisa dipahami munculnya wacana pemisahan Cirebon dari Provinsi Jawa Barat, dengan mewacanakan Provinsi Cirebon, yang beranggotakan daerah dan kota se wilayah III (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka) dan (konon ditambah) Brebes. Mungkin masih dan hanya akan menjadi sebatas wacana. Soal batas antara Kota dan Kabupaten saja, masih berebutan.hehehe

Memang, suku Jawa dan Sunda cukup mayoritas di sini. Namun, di Cirebon, tinggal berbagai macam suku bangsa dan etnis, sebut saja China (Thionghoa), Arab, Padang, dsb. Bahkan, sejarah Cirebon tak lepas dari Muslim Tiongkok. Cirebon dahulu merupakan kota pelabuhan. Di kota Cirebon era kini, sependek pengamatan dan pengalaman penulis, banyak warga pendatangnya. Bila hari Minggu pagi, di sekitar stadion Bima Cirebon rutin banyak warga berdatangan untuk berolahraga. Tampak dari wajah, penampilan, bahasa dan plat nomor mobilnya, mayoritas mereka bukan aseli penduduk Cirebon, melainkan Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya.

Penduduk aseli Cirebon, sependek pengalamanku, cukup welkam dengan pendatang. Mereka (lagi-lagi sependek pengalaman penulis, jauh lebih Welkam daripada warga aseli Ibu Kota). Belum pernah, terdengar di telingaku, di sini terdengar istilah "pribumi" dan "non pribumi", sebagaimana kerap didengar sewaktu di Jakarta. Seorang pendatang di sini cukup mudah membaur dalam masyarakat yang seheterogen Jakarta, dan penduduk aseli tidak merasa "terjajah" dengan keberadaan warga pendatang. Bahkan, sependek pengalamanku "singgah" di 3 desa yang berbeda, rerata ketua RT/ RW dan Kepala desanya cukup senang dengan kedatangan warga barunya, apalagi warganya.

Jadi, kurang tepat (bila tak dikatakan salah) bila ada yang bilang, "diskriminasi rasial cukup kental di sini"! Bila rasa itu ada pada seseorang, mungkin itu lebih pada rasa dirinya sendiri. Mungkin, ia yang kurang bisa membaur dengan masyarakat.

Sebagai pendatang dari Lamongan Suara Lamongan, cukup (gimana ya?), hampir rata di sepanjang jalan protokol dari ujung barat Cirebon hingga Majalengka ke Barat dan Inderamayu ke utara, bertebaran warung tenda pecel lele Lamongan.

Bukti lainnya, dikau pernah mendengar nama "Buya Yahya" bukan? Dari mana kah asal beliau? Yang pasti, di Cirebon, beliau diterima dengan baik dakwahnya. Bisa dibilang amat banyak jamaah yang ikut mengaji di LPD Al-Bahjah, lembaga yang diasuhnya. Tahu beliau berasal dari mana? Yupz, beliau berasal dari Jawa Timur, alumni Dalwa Bangil Pasuruan, bukan putra aseli Cirebon.

Ini rasaku! Gimana rasa loe?!